Edisi 2024.2
Standar operasional redaksi Berita Kini yang mengadopsi ketetapan resmi Dewan Pers No: 1/a-PB/III/2022 sebagai komitmen jurnalisme bermartabat, adil, independen, dan berkeadaban.
Media Siber Berita Kini menjunjung tugas jurnalistik berdasarkan kemerdekaan pers, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang ditetapkan Dewan Pers. Setiap butir dalam pedoman ini mengikat seluruh jurnalis, editor, kontributor lepas, dan jajaran redaksi Berita Kini.
2.1 Informasi Berita
Setiap berita wajib melalui proses uji informasi (cross-check) minimal terhadap dua sumber primer atau dokumen kredibel sebelum diterbitkan.
2.2 Keberimbangan Sumber (Cover Both Sides)
Pihak atau institusi yang menjadi subjek tuduhan negatif harus diberi kesempatan proporsional untuk menyampaikan klarifikasi secara adil.
Dokumentasi SOP Verifikasi Redaksi Berita Kini
Foto ilustrasi resmi menjadi rujukan saat melakukan proses verifikasi dan peliputan.
Langkah Verifikasi
Verifikasi Lapangan
Konfirmasi fakta dasar awal sebelum berita diterbitkan.
Label Berimbang
Jelaskan konteks pemberitaan secara adil dan proporsional.
Pembaruan Kronologis
Log pembaruan dicatat setiap 15–30 menit secara berkala.
Berita Kini menyediakan ruang komentar, opini warga, dan jurnalisme warga. Konten buatan pengguna sepenuhnya merupakan ekspresi mandiri pembaca, namun redaksi memberlakukan moderasi ketat guna mencegah pelanggaran hukum dan norma etika publik.
Konten buatan pengguna dilarang memuat unsur diskriminasi SARA, pencemaran nama baik, fitnah tanpa bukti, ajakan radikalisme, atau pelanggaran privasi anak.
Tindakan: Blokir Permanen & Log IP
Penyaringan otomatis kata-kata terlarang (profanity filter) 24/7 dikombinasikan dengan review manual oleh tim kurator komunitas.
4.812 istilah terlindungi
Konfigurasi standar tata cara penanganan hak koreksi dan hak jawab sesuai Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan Dewan Pers.
Setiap permohonan hak jawab yang masuk melalui formulir resmi atau kontak ombudsman wajib diproses dan diverifikasi kebenarannya oleh Redaktur Pelaksana dalam tempo maksimal 1 x 24 jam kerja.
Ralat atau koreksi wajib ditempatkan secara terkemuka di bagian atas naskah berita asli, berlatarkan warna kuning atau abu-abu lembut dengan tulisan [RALAT / PEMUTAKHIRAN BERITA], serta mencantumkan waktu ralat dilakukan.
Hak jawab diterbitkan dalam naskah terpisah dengan menyertakan tautan aktif dua arah (cross-link) yang menghubungkan hak jawab lengkap.
Berita yang telah dipublikasikan tidak dapat dicabut atau dihapus atas permintaan sepihak pihak mana pun, kecuali memenuhi 3 kualifikasi khusus yang dilindungi hukum pers nasional.
1. Perlindungan Anak & Korban Asusila
Tuntutan perlindungan masa depan anak di bawah umur atau korban kekerasan seksual.
2. Keselamatan Jiwa Saksi / Korban
Kondisi darurat bila laman pemuatan berita mengancam keselamatan fisik subjek.
3. Risalah Resmi Dewan Pers
Ketetapan musyawarah dari Sidang Pleno / Mediasi Pengaduan Dewan Pers RI.
Format Klarifikasi
[CATATAN REDAKSI]: Naskah berita dengan tautan ini telah dicabut dari portal Berita Kini sesuai Rekomendasi/Keputusan Dewan Pers Nomor [NOMOR_RISALAH] terkait pemenuhan perlindungan hak anak/keselamatan korban. Jejak pengarsipan tetap disimpan di sekretariat redaksi.
Pengutipan berita Berita Kini oleh media siber lain diperkenankan maksimal 2–3 alinea, dengan kewajiban mencantumkan kredit jelas dan tautan hiperteks (hyperlink do-follow) langsung ke URL artikel sumber aslinya.
Label Wajib Konten Sponsor
Setiap berita advertorial, konten bersponsor, atau native ads wajib diberi label mencolok: [ADVERTORIAL], [PARIWARA], atau [KONTEN BERSPONSOR].
Larangan Titipan Iklan Tersembunyi
Jurnalis dan editor dilarang keras menerima imbalan komersial langsung untuk menyamarkan iklan menjadi produk berita independen.