Home / Opini / Bupati Gowa membuat “Perda Raja Gowa”, Akademisi: Tidak Akan Ubah Kualitas Layanan Publik dan Kesejahteraan Warga

Bupati Gowa membuat “Perda Raja Gowa”, Akademisi: Tidak Akan Ubah Kualitas Layanan Publik dan Kesejahteraan Warga

adnan-purichta-ichsan-yasin-limpo-saat-dikukuhkan-sebagai-sombaya-ri-gowa-sesuai-dengan-peraturan-daerah-perdalembaga-adat-daerah-lad-gowa-kamis-8-september-2016

Adnan Ichsan Yasin Limpo saat dikukuhkan sebagai Sombayya ri Gowa 8 September 2016 baru lalu

SEPUTAR MAKASSAR–Akademisi menilai, tekad Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo teruskan PERDA Lembaga Adat Daerah (LAD) dinilai bentuk kegagalan berpikir yang akut.

Dijelaskan bahwa kita perlu pahami posisi Kerajaan Gowa dengan Pemerintahan RI. Pada tanggal 29 Juli 1950, 17 raja-raja semenanjung selatan Pulau Sulawesi bertemu dengan Presiden Soekarno. Ke-17 raja, termasuk Andi Idjo, Raja Gowa waktu itu, sepakat mengakuisi kedaulatannya dengan Pemerintahan RI dan keluar dari Negara Indonesia Timur (NIT) bentukan Belanda. Kesepakatan ini tertuang ke dalam UU 44 Tahun 1950 yang kemudian membagi wilayah kerajaan menjadi 30 daerah swapraja lainnya.

Sebagai kompensasi, Andi Idjo Karaeng Lalolang (Raja Gowa saat itu) secara otomatis menjadi Bupati Gowa pertama sebagai bagian Pemerintahan RI. Dalam proses politik ini, kerajaan-kerajaan di Sulsel tetap diakui tapi tidak lagi memiliki kedaulatan secara hukum. Posisi Raja dan kerajaannya menjadi tidak aktif dan hanya menjadi simbol budaya lokal.

Sistem politik yang dulu digunakan berubah dan harus mengaplikasi sistem politik RI. Ketika Bupati Gowa membuat “Perda Raja Gowa”, maka menjadi sebuah kegagalan berpikir politik akut. Raja saat ini bukan lagi sebuah posisi politik, tapi lebih pada posisi spirit. Meski Bupati Gowa membuat 100 “Perda Raja Gowa”, posisi spirit Raja Gowa yang sebenarnya tidak akan bisa dihilangkan karena menggunakan logika politik berbeda.

Ranperda yang dibuat tidak akan bisa mengubah logika kekuasaan Kerajaan Gowa yang masih dipelihara oleh keluarga kerajaan dan para pengikutnya sampai sekarang. Perda Raja Gowa, jika kelak disahkan, hanya menyisakan gurauan politik bagi para warga Gowa. “Perda Raja Gowa” tidak akan merubah kualitas layanan publik dan kesejahteraan warga Gowa.

Bupati Gowa yang baru terpilih harusnya lebih mementingkan isu pelayanan publik daripada soal status simbol kekuasaan, gelar raja. Status raja versi perda bukanlah ukuran kesuksesan pembangunan global apalagi ukuran kualitas melayani warga.

Penulis: Andi Ahmad Yani PhD, Dosen Fisipol Unhas/Ketua Masika ICMI Sulsel 2011-2014 ( opini sebelumnya telah dipublis di fajaronlie)

Editor: Ancha

SEPUTAR MAKASSAR MEMBUKA SELUAS-LUASNYA PERAN AKTIF ANDA DENGAN MENGIRIMKAN OPINI, IDE, ACARA/KEGIATAN dan Ucapan juga Tanggapan. KIRIM ARTIKEL ANDA KE: seputarmakassarkita@gmail.com

Catatan: Agar artikel anda Segera Diturunkan. Sertakan Foto, ID dan Nomor kontak. Foto akan diletakkan di samping artikel anda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Scroll To Top