Home / Metro / Bila Berhasil Dua Pimpinan KPK Diperkarakan, ACC Sulsel: Upaya Kriminalisasi Terstruktur

Bila Berhasil Dua Pimpinan KPK Diperkarakan, ACC Sulsel: Upaya Kriminalisasi Terstruktur

lambang Anti Corruption Committee (ACC) Sulsel

lambang Anti Corruption Committee (ACC) Sulsel

SEPUTAR MAKASSAR–Lembaga Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi menyikapi adanya upaya kriminalisasi terhadap pimpinan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas laporan pidana kuasa hukum Setya Novanto pasca ditetapkan kembali tersangka.

“Laporan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap pimpinan dan penyidik KPK yang saat ini fokus memberantas perilaku korupsi diajukan pengacara Setnov,” tegas Direktur ACC Sulawesi Abdul Muttalib di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 10 november 2017.

Terkait beredarnya informasi atas laporan pidana kuasa hukum Setya Novanto ditujukan kepada Pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo dan Saut Situmorang termasuk 24 penyidik KPK, adalah upaya kriminalisasi terstruktur bila itu berhasil diperkarakan.

“Jelas laporan itu merupakan manuver dan bentuk intervensi Setnov terhadap pengusutan kasus korupsi e-KTP, karena dilakukan ditengah gencarnya KPK membongkar korupsi e-KTP juga melibatkan Setnov, sehingga memiliki benang merah,” ungkap dia.

Menurutnya, laporan yang diajukan tersebut dianggap salah alamat, karena tuduhan pemalsuan surat tidak memiliki bukti hukum, mengingat kewenangan melakukan cegah-cekal bukan di KPK, tetapi pihak imigrasi, dan Kemenkumham.`

Sedangkan KPK hanya menjalankan fungsinya sebagamana diamanatkan dalam Undang-undang dengan mengajukan permohonan cegah-cekal terhadap Setnov, tetapi keputusannya tetap di pihak imigrasi.

“Pihak Kepolisian terkesan hanya melayani kepentingan Sernov yang hendak mengelak dengan berbagai cara agar lepas dari jerat hukum korupsi e-KTP. Terlihat dari rentan waktu dimasukkannya laporan hingga keluarnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP sangat singkat,” ungkap Thalib.

Kendati demikian, pada kasus lain ditangani kepolisian, jauh berbeda dengan pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan yang mengendap berbulan-bulan hingga kini. Polri cenderung bertindak tidak adil terhadap bersangkutan.

“Bisa saja Pelapor dijerat dengan pasal `Obstruction of Justice` dalam KUHP dan Undang-undang KPK, karena terkesan menghalang-halangi upaya penyidikan korupsi e-KTP yang menyeret Setya Novanto yang kini masih menjabat Ketua DPR,” ungkapnya.

Sumber: Antara Sulsel

Editor: Ancha

SEPUTAR MAKASSAR MEMBUKA SELUAS-LUASNYA PERAN AKTIF ANDA DENGAN MENGIRIMKAN OPINI, IDE, ACARA/KEGIATAN dan Ucapan juga Tanggapan. KIRIM ARTIKEL ANDA KE: seputarmakassarkita@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Scroll To Top